Pertahanan. Prokimal Kotabumi Lampung Utara. Pengamat militer Universitas Indonesia, Andi Widjojanto, menilai, kebijakan anggaran belanja pertahanan pemerintahan belum berubah secara signifikan, terutama dalam besaran nominalnya. "Faktor utama yang menghalangi pemerintah menaikkan alokasi anggaran pertahanan adalah anggaran itu sendiri, terutama ketika belanja pertahanan masih menjadi bagian dari APBN," ujar Andi. "Kebijakan dan postur pertahanan akan tetap selalu didikte oleh anggaran. Untuk itu, seharusnya pemerintah memikirkan sebuah terobosan baru," katanya.
Salah satu terobosan yang bisa dilakukan adalah dengan menetapkan kebijakan penganggaran multitahun untuk belanja pertahanan dengan komitmen menaikkan besarannya, setidaknya 15 persen dari tahun sebelumnya setiap tahun
Efisiensi Manajemen
Sementara dari kacamata peniliti baik Departemen Pertahanan maupun Mabes TNI perlu melakukan efisiensi manajemen alat utama sistem senjata untuk memodernisasi dirinya, ditengah minimnya anggaran.
Jaleswari Pramodhawardani dari Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB) LIPI mengatakan, satu dasawarsa reformasi TNI menunjukkan, kendatipun jumlah anggaran pertahanan selalu diusulkan naik, tidak satu presiden pun mampu melakukannya sesuai dengan usulan maupun rencana strategis yang diajukan Departemen Pertahanan. "Sulitnya anggaran pertahanan naik secara signifikan, diperlukan langkah penting sebagai terobosan memenuhi kebutuhan alutsista yang memadai," katanya.
Beberapa langkah yang bisa dilakukan antara lain, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dephan yang komprehensif. Kebutuhan minimal Dephan/TNI selama ini menggunakan perhitungan proyeksi anggaran secara regresi linear dari kebutuhan atau usulan pada tahun sebelumnya. Dengan penambahan laju inflasi 10 persen, kenaikan rata-rata APBN selama lima tahun dan rata-rata kenaikan rencana anggaran belanja Dephan/TNI selama lima tahun.
"Hal itu, tidak mencerminkan kebutuhan perumusan renstra pertahanan yang sesungguhnya. Renstra pertahanan penting dilakukan karena hal ini yang akan menentukan arah pengembangan postur pertahanan nasional, akuisisi persenjataan yang diperlukan, dan besarnya anggaran yang dibutuhkan," tuturnya.
Bagaimana pun, Renstra memerlukan perhitungan rumit karena harus mengombinasikan alokasi sumber daya nasional yang diperlukan untuk mempertahankan postur pertahanan yang saat ini ada (arms maintanence) dan kebutuhan untuk memulai proses modernisasi pertahanan (arms build- up).
Kedua, konsep dan strategi pertahanan serta pengadaan alutsista, haruslah mendapat perhatian serius dari pemerintah. Sistem pertahanan udara dan bawah laut hendaknya mendapat prioritas pertama, mengingat Indonesia sebagai negara maritim sangat rapuh terhadap ancaman musuh.
Berdasar data Departemen Pertahanan Indonesia kini memiliki 173 jenis alutsista dari 17 negara. TNI Angkatan Udara memiliki 87 pesawat tempur dari sejumlah negara yang sebagian usianya lebih dari 20-30 tahun.
7 tahun yang lalu